Pontianak, [Radarkalbar.com] – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Proyek tersebut kini memasuki tahap akhir dengan progres fisik mencapai 96,19 persen.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Hal itu disampaikannya saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sekolah Rakyat Kota Pontianak, Senin (24/8).
Triono menyebut, saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang dibangun Kementerian PU di Kalimantan Barat. Satu berada di Kota Pontianak dan telah beroperasi, sedangkan dua lainnya berada di Kota Singkawang dan masih dalam tahap pembangunan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pontianak saat ini telah mencapai progres fisik 96,19 persen,” ujar Triono.
Pekerjaan yang tersisa meliputi perapihan kawasan dan pembangunan pagar keliling.
Plt. Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya, Ditjen Prasarana Strategis, Irawanto, mengatakan kompleks Sekolah Rakyat Pontianak dilengkapi sejumlah fasilitas utama.
Fasilitas tersebut mencakup tiga gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP dan SMA, delapan asrama siswa, ruang makan, dua rusun guru, gedung serbaguna, masjid, rumah ibadah, dapur, guest house, bangunan pelengkap serta lapangan olahraga.
Sekolah Rakyat Pontianak memiliki kapasitas hingga 1.080 siswa. Jika ditambah tenaga pendidik dan pendukung, kapasitas keseluruhan mencapai 1.226 orang.
“Sekitar 237 siswa sudah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” kata Irawanto.
Dua Sekolah Rakyat Baru Disiapkan
Tak berhenti di Pontianak, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kayong.
Proses lelang kedua proyek tersebut ditargetkan dimulai pada Oktober atau November 2026. Masing-masing sekolah dirancang memiliki kapasitas hingga 2.500 siswa.
Program tersebut mendapat dukungan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Ia menilai Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan gratis dengan pembiayaan negara perlu terus diperluas agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan.
“Kami akan berusaha supaya seluruh kabupaten-kota di Indonesia paling tidak satu kabupaten-kota ada satu Sekolah Rakyat. Itu target kita,” tegas Lasarus.
Menurutnya, pemerataan Sekolah Rakyat penting agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak terlambat mendapatkan pendidikan dan memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan.
Kementerian PU sendiri terus mendorong pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Pengembangan program tersebut di Kalimantan Barat diharapkan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung target pemerintah hingga 2029.
(Sumber: Siberindo.co)